Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan rapat koordinasi dengan pengurus serta Kepala Sekolah SMP swasta yang hendak ditutup aktivitas akademiknya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
BMPS NTT mengkhawatirkan proses PPDB offline yang akan ditutup pada tanggal 10 Juli 2023 setelah ada PPDB online pertama dan kedua di SMA dan SMK yang ada di kota Kupang. Apalagi trend penerimaan siswa baru di 43 sekolah swasta di Kota kupang pada tahun 2023 lebih buruk dari tahun lalu.
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi NTT mengkhawatirkan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ofline yang akan ditutup pada tanggal 10 Juli 2023. Sebelumnya ada PPDB online pertama dan kedua namun trend penerimaan siswa baru di 43 sekolah swasta di Kota Kupang pada tahun 2023 lebih buruk dari tahun lalu.
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai kesepakatan guna melakukan pemantauan langsung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)jenjang pendidikan SMK dan SMK di Kota Kupang pada tahun ini.
Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP di Kota Kupang akan dilaksanakan pada 14-16 Juni 2023. Karena itu, banyak orang tua akan mendaftarkan anaknya di sekolah-sekolah yang menurut mereka bisa belajar dengan baik.
Kondisi dan Permasalahan Terkait Sekolah Swasta Dalam Pelaksanaan PPDB Tahun 2022/2023. PPDB adalah proses Penerimaan Peserta Didik Baru yang dilaksanakan pada setiap awal tahun pelajaran untuk semua jenjang sekolah.
Tabungan Pensiun Bank NTT yang hadir dengan singkatan nama/call name ‘TENUN NTT’, sangat diminati oleh masyarakat baik pekerja Formal atau Informal (ASN, Swasta, Wiraswasta) Selasa (24/1/2023).
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Nusa Tenggara Timur (NTT) melitanikan poin-poin kunci permasalahan yang diderita sekolah-sekolah swasta di daerah ini kepada Senator Paul Liyanto. Penyerapan aspirasi ini sebagai salah satu kegiatan Paul selama masa reses.
Sebagai contoh saja, untuk pengembangan fixed broadband, hampir 70% biaya rolling out oleh perusahaan-perusahaan swasta dialokasikan untuk konstruksi infrastruktur dasar seperti pipa, tiang, dan akses jalan.